SISTEMATIKA HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Sistem hukum perdata di Indonesia bersifat pluralism (beraneka ragam). Keanekaragaman ini sudah berlangsung sejak jaman penjajahan Belanda. Hal ini disebabkan adanya Pasal 163 IS dan Pasal 131 IS.
Pada pasal 163 IS disebutkan bahwa golongan penduduk di Indonesia dibagi 3, yaitu:

1. Golongan eropa
2. Golongan timur asing
3. Golongan bumi putera

Pasal 131 IS megatur mengenai hukum yang berlaku bagi golongan penduduk tersebut.

1. Untuk golongan eropa berlaku hukum perdata eropa (BW)
2. Untuk golongan timur asing tionghoa berlaku seluruh hukum perdata eropa dengan beberapa pengecualian dan tambahan. Untuk golongan timur asing bukan tionghoa berlaku hukum perdata eropa dan hukum adatnya masing-masing
3. Untuk golongan bumi putera berlaku hukum adatnya masing-masing, kecuali yang mengadakan penundukan secara sukarela berdasarkan S. 1917 No. 12, yaitu:
   a. Tunduk pada seluruh hukum perdata eropah
   b. Tunduk pada sebagian hukum perdata eropa
   c. Tunduk pada perbuatan tertentu
   d. Tunduk secara diam-diam
   

Hukum Perdata/BW mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 mei 1848 dengan berlakunya asas konkordansi/asas persamaan.

Sistematika Hukum Perdata dibagi menjadi beberapa bagian, dalam beberapa bagian Buku, yaitu:

1. Buku 1, Tentang Orang
2. Buku 2, Tentang Benda
3. Buku 3, tentang Perikatan
4. Buku 4, Tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa.

Menurut beberapa ahli hukum sistimatika ini salah, karena masih banyak

kelemahan didalamnya. Kelemahan sistimatika hukum perdata ini adalah ;

1. Pada Buku 2, ternyata mengatur (juga) tentang hukum waris. Menurut penyusun KUHPer, hukum waris dimasukkan KUHPer karena waris merupakan cara memperoleh hak milik. Ini menimbulkan Tindakan Kepemilikan : Segala tindakan atas sesuatu karena adanya hak milik (Menggunakan, Membuang, Menjual, Menyimpan, Sewakan, dll).
2. Pada Buku 4, tentang Pembuktian dan Daluwarsa, KUHPer (juga) mengatur tentang Hukum Formil. Mestinya KUHPer merupakan Hukum Materiil, sedangkan Hk. Formil nya adalah Hukum Acara Perdata.

Sumber :

http://kuliahade.wordpress.com/2010/03/22/hukum-perdata-pengertian-hokum-perdata-formal-materiil-dan-sistem-hokum/ 
 http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/bab-ii-hukum-perdata/

                                                                                                                      

Soal-soal "Apek hukum dalam Ekonomi"

Berikut 5 soal mengenai Mata Kuliah “Aspek Hukum dalam Ekonomi"

  

1. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan terbentuknya peraturan-peraturan ,merupakan pengertian dari ..

a.      Kaidah hukum

b.      Sumber-sumber hukum *

c.      Tujuan hokum

d.      Norma-Norma hukum

      2. Badan hukum dibedakan menjadi dua,yaitu..

a.      Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Personal

b.      Badan Hukum Personal dan Badan Hukum Privat

c.      Badan Hukum Publik dan Badan hukum Perdata

d.      Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat *

      3. Pelunasan hutang dengan jaminan umum dalam UUD didasarkan pada pasal ..

a.      Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata *

b.      Pasal 1322 KUH Perdata dan Pasal 1323 KUH Perdata

c.      Pasal 1132 KUH Perdata dan Pasal 1133 KUH Perdata

d.     Pasal 1321 KUH Perdata dan Pasal 1322 KUH Perdata

4    4. Pada sejarah singkat Hukum Perdataan di Indonesia, Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan melalui Staatsblad  no. 23 pada tanggal ..

a.       30 April 1847 *

b.      30 April 1845

c.      02 Januari 1848

d.      30 Januari 1848

      5. Sistematika Hukum Perdata dibagi menjadi beberapa bagian, dalam beberapa bagian Buku. Yaitu..   kecuali,

a.       Buku 4, Tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa

b.      Buku 2, Tentang Benda

c.      Buku 1, Tentang Orang

d.      Buku 3, Tentang Perumusan *