Rumitnya Masalah Kemiskinan Rakyat Indonesia

Dengan berbagai sumber daya alam yang ada dan begitu melimpah,seharusnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur dan maju. Negara yang terkenal dengan negara kepulauan yang kaya akan hasil alamnya bahkan Indonesia dijuluki “zamrud khatulistiwa”. Berbagai  Potensi –Potensi yang terkandung di dalamnya seperti , kekayaan hutan, perkebunan, kelautan dan masih banyak laiinya merupakan sesuatu yang sangat berharga yang harus kita syukuri. Namun apa yang terjadi ? semua kekayaan itu pada akhirnya hanya terbuang sia-sia bahkan tidak dirasakan sendiri oleh rakyatnya,diakui memang faktor SDM yangg lemah yang pada akhirnya hanya membuat rakyat indonesia menjadi rakyat miskin di negara kaya ini.

Definisi Kemiskinan itu sendiri adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.Masalah yang seharusnya pemerintah dapat menanganinya dengan baik. Kita bisa lihat,banyak sekali keluarga yang mempunyai rumah dalam keadaan tidak "layak" untuk ditempati,bahkan sangat buruk bagi kesehatan,Pendidikan yang belum dirasakan sepenuhnya oleh anak-anak indonesia karena masalah biaya,jumlah masyarakat yang tidak mendapatkan penanganan  kesehatan yang layak juga merupakan salah satu dari seekian banyak pemandangan KEMISKINAN di Indonesia.menyedihkan bukan? menyedihkan bahwa kita harus melihat begitu banyak saudara-saudara kita yang kelaparan,putus sekolah,menganggur bahkan tidak sedikit yang akhirnya berdampak pada  kekerasan dan kriminalitas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi musuh utama dari bangsa ini adalah kemiskinan. Sebab, kemiskinan telah menjadi kata yang menghantui negara-negra berkembang. Khususnya Indonesia,bukan tidak mungkin indonesia akan menjadi negara tertinggal apabila pemerintah tidak secara tegas dalam mengalami masalah pelik ini,karena persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Latar belakang orang menjadi miskin itu berbeda-beda.. Dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237,6 juta jiwa, berdasarkan data BPS  saat ini 13,3 persen atau 31,6 juta orang tergolong miskin .Karena itulah maka diperlukan strategi dan metode yang berbeda pula untuk mengatasi masalah kemiskinan Kalau pun metode kuantitatif  tidak mau dianggap gagal dan masih ingin digunakan, maka pemerintah perlu juga mempertimbangkan metode yang lain untuk menemukan akar masalah dari kemiskinan ini. Inilah metode kualitatif. Dalam khasanah ilmu sosial, metode kualitatif bukanlah pendekatan yang baru dan terbukti telah banyak berhasil menyelesaikan masalah-masalah sosial. Metode ini dapat memahami secara mendalam apa yang belum dapat diungkap oleh metode kuantitatif.

Disini kita tahu bahwa dengan masalah kemiskinan yang tidak kunjung usai seharusnya pemerintah mampu mengadakan program-program peningkatan SDM yang masih sangat lemah,pengadaan program keterampilan,serta memperbaiki kebijakan yang ada agar dapat dilaksanakan lebih signifikan. Peningkatan jumlah korupsi juga merupakan salah stu faktor yang mempersulit dalam penyelesaian masalah kemiskinan,jika pemerintahnya sendiri pun lebih banyak menggunakan uang yang seharusnya digunakan oleh rakyat,lalu harus bagaimana lagi kita memperbaiki keadaan ekonomi kita... maka dari itu kepedulian dan rasa kemanusiaan kita lah yang paling penting untuk menolong serta membantu mengurangi kemiskinan.

Pengeluaran Pemerintah Indonesia

Pengeluaran Pemerintah dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis pengeluaran.

Pertama, rincian belanja negara menurutt organisasi disesuaikan dengan susunan kementrian negara/lembaga pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi dipengaruhi oleh perkembangan susunan kementrian lembaga,perkembangan jumlah bagian anggaran (BA), dan perubahan nomenklatur atau pemisahan suatu unit organisasi dari organisasi induk,atau penggabungan organisasi. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi secara garis besar terdiri dari dua bagian anggaran umum, yaitu        
        (i) Bagian Anggaran Kementrian/Lembaga (K/L),dan
        (ii) BA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP).
Bagian anggaran kementrian/lembaga merupakan bagian anggaran belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh kementrian/lembaga dalam rangka pelaksanaan program-program pemerintah yang telah digariskan dalam rencana kerja pemerintah (RKP). Sementara itu,BA APP merupakan bagian anggaran belanja emerintah pusat yang dikelola oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara,dalam rangka peaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan K/L,seperti pembayaran pensiun dan pembayaran bunga utang,sementara rincian belanja daerah menrut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga tekhnis daerah . 

Kedua,rincian belanja negara/daerah menurut fungsi,antara lain terdiri atas pellayanan umum,pertahanan,ketertiban dan keamanan,ekonomi,lingkungan hidup,perumahan dan fasilitas umum,kesehatan,pariwisata,budaya,agama,pendidikan dan perlindungan sosial. Pada dasarnya, belanja pemerintah pusat menurut fungsi dapat menggambarkan
        (i) besarnya alokasi anggaran padaprogram-program dalam fungsi pada K/L atau menteri keuangan selaku bendahara umum negara
       (ii) banyaknya K/L yang menjalankan program-program dalam fungsi yang bersangkutan.

Ketiga, rincian belanja negara/daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi),antara lain terdiri atas belanja pegawai,belanja barang,belanja modal,bunga,subsidi,hibah,bantuan sosial,dan belanja lain-lain.

Menurut Badan Pusat Statistik dari sumber Departemen Keuangan RI,jumlah pengeluaran negara tahun 2011 berjumlah 823,627 jumlah ini merupakan perolehan dari berbagai pengeluaran dari uraian diatas.dan rinciannya yaitu,   (dalam Milyaran Rupiah)
*Belanja Pegawai 180,624 
*Belanja Barang   131,533
*Belanja Modal    121,659 
*Pembayaran Bunga Utang  116,403
*Subsidi      184,817
*Belanja Hibah     771
*Bantuan Sosial    61,526
*Belanja Lain-Lain   26,294

 Setiap tahun tingkat pengeluaran negara semakin tinggi,ini belum sebanding dengan kesejahteraan rakyat dimana masih banyak sekali rakyat yang mengalami kemiskinan,diharapkan pemerintah mampu membangun negara yang berkembang ini menjadi negara maju dengan jumlah kemiskinan yang minim. Karena setiap pengeluaran yang ada bahkan tinggi haruslah diikuti dengan hasil yang lebih baik.

Sumber-Sumber Penerimaan Negara Indonesia

      Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dijelaskan bahwa yang dimaksuud dengan pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan,penerimaan negara bukan pajak,serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
   

• Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan,pajak pertambahan nilai barang dan jasa,pajak penjualan atas barang mewah,pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,cukai,dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yyang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan,teruttama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas.

 

• Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam,bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara,serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, PNBP memiliki peran yang cukup penting dalam menopang kebutuhan pendanaan anggaran dalam APBN walaupun sangat rentan terhadap perkembangan berbagai faktor eksternal. PNBP juga dipengaruhi oleh perubahan indikator ekonomi makro,terutama nilai tukar dan harga minyak mentah di pasar internasional. Hal ini terutama karena struktur PNBP masih didomiinasi oleh penerimaan sumber daya alam (SDA), khususnya yang berasal dari penerimaan minyak bumi dan gas alam (migas), yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah,harga minyak mentah,dan tingkat lifting minyak.

• Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Penerimaan hibah yang dicatat didalam APBN merupakan suumbangan atau donasi (grant) dari negara-negara asing,lemaga/badan nasional,serta perorangan yang tidak ada kewajiban untuk membayar kembali.Perkembangan penerimaan negara yang berasal dari hbah ini dalam setiap tahun anggaran bergantung pada komitmen dan kesediaan negara atau lembaga donatur dalam memberikan donasi (bantuan) kepada Pemerintah Indonesia.

         Secara lebih singkatnya sumber penerimaan negara adalah sbb :

  I. Penerimaan Dalam Negeri
     1. Penerimaan perpajakan
       a. Pajak Dalam Negeri
           i.   Pajak Penghasilan
                1.  Migas
                2. NonMigas
           ii.  Pajak Pertambahan Nilai
           iii. Pajak Bumi dan Bangunan
           iv. BPHTB
           v.  Cukai
           vi. Pajak Lainnya
       b. Pajak Perdagangan Internasional
           i.   Bea Masuk
           ii.  Pajak/Pungutan Ekspor
     2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
       a. Penerimaan SDA
       b. Bagian Laba BUMN
       c. PNBP lainnya
   II. Hibah

Neraca Pembayaran Internasional

Neraca Pembayaran Internasional adalah ikhtisar yang tersusun secara sistematis,yang mencatat semua transaksi ekonomi penduduk satu negara dengan penduduk negara lain pada periode waktu tertentu,biasanya satu tahun. Transaksi ekonomi yang dicatat dalam neraca pembayaran internasional,antara lain ekspor dan impor barang/jasa,lalu lintas modal,dan juga utang piutang. Neraca pembayaran internasional sangat berguna karena menunjukan struktur dan komposisi transaksi ekonomi dan posisi keuanganinternasional suatu negara. Untuk lebih rinci'a,manfaat pencatatan pembayaran internasional adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keadaan keuangan negara yang terkait dengan pembayaran luar negeri
2. Untuk mengetahui berapa besar sumbangan transaksi ekonomi internasional terhadap penerimaan negara yang bersangkutan
3. Untuk mengetahui dinamika perdagangan luar negeri
4. Sebagai sumber data dan informasi untuk melakukan evaluasi dan analisis kebijakan ekonomi.

Neraca pembayaran internasional terbentuk dari beberapa komponen. Komponen yang utama adalah sebagai berikut :

1. Neraca Transaksi Sedang Berjalan (current Account)

          Neraca berjalan merupakan jumlah ssaldo dari neraca perdagangan yang terdiri dari :
          > neraca perdagangan barang yang mencatat nilai ekspor dan impor barang yang dilakukan negara yang bersangkutan
          > neraca perdagangan jasa yang mencatat nilai ekspor dan impor jasa yang dilakukan negara yang bersangkutan
          > transaksi unnilateral yang mencatat transaksi sepihak, yaitu transakasi yang tidak menimbulkan hak atau kewajiban secara yuridis bagi negara yang menerimanya.

    2.  Neraca Lalu-Lintas Modal (Capital Account)

         Neraca lalu lintas modal mencatat arus modal pemerintah dan swasta yang keluar dan masuk dari dan kedalam negeri.
        Transaksi ekonomi internasional yang dilakukan suatu negara yang dicatat dalam neraca pembayaran internasional dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban bagi penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain,sedangkan transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak wajib penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain.
       Kegiatan impor merupakan ttransaksi debit karena menimbulkan kewajiban bagi negara tersebut untuk melakukan pembayaran devisa (Valuta Asing) keluar negeri, sedangkan ekspor termasuk transaksi kredit karena menimbulkan hak bagi  negara tersebut untuk menerima pembayaran devisa (Valuta asing) dari luar negeri.
      Dalam hal neraca perdagangan, ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi  pada neraca perdagangan suatu negara, yaitu surplus,devisit,atau seimbang. Surplus terjadi bila ekspor lebih besar dari impor,devisit bila ekspor lebih kecil dari impor,dan seimbang apabila ekspor sama dengan impor. Demikian juga neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal dikatakan surplus apabila arus modal termasuk lebih besar dibanding arus modal keluar,devisit apabila arus modal masuk dibanding arus modal keluar, dan seimbang bila arus modal masuk sama dengan arus modal keluar.

Lalu bagaimana dengan Neraca Pembayaran Internasional di Indonesia ?

Bank Indonesia (BI) mencatat neraca pembayaran Indonesia (NPI) kuartal kedua 2010 mengalami surplus yang cukup signifikan sebesar 5,4 miliar dolar AS didorong oleh transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial.Jumlah cadangan devisa pada akhir kuartal kedua ini bertambah menjadi 76,3 miliar dolar AS atau sama dengan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.Transaksi berjalan pada kuartal kedua 2010 mengalami surplus sekitar 1,8 miliar dolar AS yang ditopang oleh kinerja positif pada neraca perdagangan nonmigas, neraca perdagangan gas, dan neraca transfer berjalan.

Sedangkan surplus transaksi berjalan tersebut lebih rendah daripada kuartal pertama sebesar 2,1 miliar dolar AS, disebabkan oleh meningkatnya defisit pada neraca perdagangan minyak dan neraca pendapatan.

Impor minyak mengalami kenaikan signifikan akibat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang meningkat mengikuti akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik. Arus masuk investasi langsung di Indonesia meningkat sejalan dengan iklim investasi yang semakin kondusif dan prospek perekonomian yang membaik.

Sumber tambahan : http://id.ibtimes.com/articles/2417/20100811/bank-indonesia-neraca-pembayaran-triwulan-transaksi-modal.htm